1 hour ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengungkap alasan mereka batal mengusulkan wacana penempatan Polri di bawah kementerian saat menyerahkan rekomendasi hasil kajian ke Presiden Prabowo Subianto, Selasa (5/5).
Anggota Komisi Reformasi, Mahfud MD mengakui bahwa wacana itu sempat menjadi diskusi panas di internal Komisi. Namun, pihaknya sepakat untuk membatalkan usulan tersebut saat bertemu Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komisi Reformasi berdebat lama, masyarakat juga menyampaikan masukan, lalu didiskusikan, pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul," kata Mahfud dalam jumpa pers di kawasan Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (6/5).
Mahfud beralasan wacana penempatan Polri di bawah Presiden dinilai terlalu bernuansa politis. Pihaknya menganggap posisi Polri langsung di bawah Presiden, seperti saat ini, merupakan produk reformasi dan dianggap telah ideal.
"Karena kita menganggap Polri langsung ke Presiden itu secara politis, satu, itu produk reformasi dulu yang sudah didiskusikan biar kita enggak bolak balik lagi," katanya.
Usai bertemu Presiden, Komisi Reformasi sebelumnya mengungkap bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian juga telah ditolak Presiden.
Anggota Komisi Reformasi sekaligus Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Presiden menolak usul pembentukan kementerian keamanan atau kementerian kepolisian.
"Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri, tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah presiden, dan tidak dibentuk kementerian keamanan atau kementerian kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang," kata Yusril.
Total ada enam poin rekomendasi dalam reformasi Polri yang diusulkan Komisi.
Selain menegaskan posisi Polri di bawah Presiden, poin lain meliputi penguatan Kompolnas, pengangkatan Kapolri, penugasan Polri di lembaga sipil, penguatan manajerial dan kelembagaan, dan revisi terhadap beberapa peraturan dalam lingkup internal Polri berupa 8 Peraturan Kepolisian (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap).
(fra/thr/fra)
Add
as a preferred source on Google
