9 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) perkuat pengawasan dan peningkatan kualitas layanan kepabeanan.
Hal ini disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar itu saat rapat dengar pendapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2027, Senin (15/06) di DPR.
"Kami berharap DJBC terus melanjutkan agenda reformasi secara menyeluruh. Apalagi, DJBC juga sudah menerima arahan langsung dari Bapak Presiden terkait dengan praktik ekspor impor, penguatan yang harus dilakukan, hingga praktik under invoicing yang masih terjadi," kata Puteri dalam keterangan tertulisnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sepakat bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik untuk DJBC semakin memperkuat layanan pengawasan dan juga tata kelola yang lebih baik," imbuhnya.
Puteri juga mengingatkan DJBC untuk terus memperbaiki indikator dwelling time, yang mengukur lamanya waktu peti kemas berada di pelabuhan sejak proses penimbunan hingga keluar dari kawasan pelabuhan.
Menurutnya bagi pelaku usaha, yang paling dirasakan bukan hanya regulasinya, tetapi seberapa cepat barang bisa keluar dari pelabuhan.
Saat ini dwelling time, kata Puteri masih berada di kisaran 2,9 hari.
"Memang sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu, tetapi ruang perbaikannya masih cukup besar. Sehingga meningkatkan efisiensi logistik nasional dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia," katanya.
Sementara itu Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengaku terus berupaya mempercepat dwelling time, termasuk melalui optimalisasi proses pengeluaran barang dari kawasan pelabuhan.
"Pada saat pelayanan keluar maupun masuk barang, kita sudah sesuai dengan standar yang diharapkan oleh nasional," katanya.
Namun, kata Djaka, ketika sudah ada pengeluaran barang, penumpukan masih terjadi karena sejumlah perusahaan masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan yang diberikan oleh pelabuhan.
"Kita lakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan," ujar Djaka.
Puteri mendukung Bea Cukai terus menjalin koordinasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) dalam mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.
Jangan sampai muncul kebingungan di kalangan eksportir terkait dengan prosedur, kewenangan, sistem pelaporan dan lainnya," kata Puteri.
(tim/sur)
Add
as a preferred source on Google
