Pemerintah Digitalisasi Akta Kelahiran, Integrasikan Layanan Publik

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah meluncurkan digitalisasi penerbitan akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Layanan tersebut dihadirkan untuk mempermudah proses administrasi kependudukan setelah data kelahiran tercatat di fasilitas kesehatan.

Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (11/8).

Melalui integrasi ini, penerbitan akta kelahiran bagi masyarakat dapat diproses secara lebih cepat dan mudah. Pengembangan layanan digital tersebut merupakan bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurut Tito, data kependudukan merupakan fondasi penting layanan digital pemerintah karena terus diperbarui sesuai peristiwa kependudukan di daerah.

"Kabupaten kota yang langsung melayani masyarakat dan mereka terhubung dengan server Dukcapil. Jadi ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang single, ada yang baru dan selanjutnya. Itu bergerak setiap menit," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8).

Ia menambahkan, pemanfaatan data kependudukan saat ini sudah meluas dan digunakan oleh ribuan pengguna dari berbagai instansi pemerintah maupun sektor lainnya. Integrasi dengan berbagai sumber data itu diklaim mampu mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran.

Salah satu pemanfaatannya, kata Tito, digunakan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data kependudukan dapat dipadankan dengan berbagai sumber data lain sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh soal kondisi penerima manfaat.

"Kalau seandainya dia dijabarkan oleh kepala desa atau mungkin oleh bupati untuk masuk penerima bantuan dari Kemensos, Rp600.000 tunai PKH, beras 10 kg, itu kalau itu terkonek semua, ketahuan," kata dia.

Pengalaman mengintegrasikan data tersebut menjadi salah satu dasar pengembangan layanan administrasi kependudukan yang terhubung dengan sektor kesehatan. Tito menyambut baik inisiatif Kementerian Kesehatan mengintegrasikan SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), khususnya untuk penerbitan akta kelahiran.

Lewat integrasi ini, proses administrasi yang sebelumnya mengharuskan orang tua mengurus dokumen secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan hingga kantor pelayanan administrasi kependudukan, kini dapat dipangkas. Data kelahiran yang tercatat di fasilitas kesehatan bisa langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.

"Langsung connect, lahir hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran," tegas Tito.

Ia menambahkan, akta kelahiran yang telah diterbitkan secara digital dapat disampaikan kepada orang tua melalui fasilitas kesehatan tempat anak dilahirkan maupun melalui kanal komunikasi yang tersedia. Langkah ini diharapkan memangkas waktu tunggu yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Digitalisasi ini tidak hanya menyasar kelahiran yang berlangsung di fasilitas kesehatan. Pemerintah juga akan memperkuat mekanisme pelaporan kelahiran yang terjadi di luar fasilitas kesehatan agar tetap tercatat dalam administrasi kependudukan.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.

(rir)