11 hours ago
10
Jakarta, CNN Indonesia --
MPR RI buka suara soal kegiatan Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Dalam kegiatan itu, juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait lomba tersebut.
MPR memahami kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk lomba cerdas cermat harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," kata Siti dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).
Siti menjelaskan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan.
Selain itu, MPR menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, dewan juri, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.
"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," katanya.
Video yang memperlihatkan kegiatan Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial.
Dalam kegiatan itu, juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama.
Awalnya, pembawa acara memberi pertanyaan rebutan untuk tiga grup yang berlomba. Pertanyaan itu terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK
diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak kemudian menekan bel terlebih dahulu dan dipersilakan menjawab.
Salah satu peserta menjawab anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata peserta dari Grup C.
Salah satu dewan juri yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita memberi nilai -5 terhadap jawaban Grup C itu. Pertanyaan lalu dibacakan kembali dan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab pertanyaan itu.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," kata peserta dari Grup B.
Dewan juri yang sama lalu memberi nilai 10 terhadap jawaban itu.
"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita
Pertanyaan selanjutnya kemudian hendak dilanjutkan, namun peserta Grup C memprotes karena menilai jawaban awal mereka sama dengan Grup B.
"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata Grup C.
Namun Dyastasita mengatakan jawaban Grup C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah.
"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," kata Dyastasita.
Grup C kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Dyastasita tetap kukuh.
"Jadi Dewan Juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," kata Dyastasita.
Grup C tetap memprotes dan meminta agar dewan juri meminta pendapat penonton apakah jawaban mereka menyertakan DPD.
Namun Dyastasita mengatakan keputusan tetap berada di tangan dewan juri.
Dewan juri lainnya yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.
"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," kata Indri Wahyuni.
(yoa/wis)
Add
as a preferred source on Google
