4 hours ago
5
Surabaya, CNN Indonesia --
Seorang penjual kopi keliling yang merupakan penyandang disabilitas, Aan, turut berorasi di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6). Ia tampil ke tengah massa yang telah melingkar di depan gedung tersebut untuk menyampaikan keluh kesahnya.
Dalam orasinya, Aan menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hal yang mendesak untuk diutamakan pemerintah. Menurutnya, ada persoalan lain yang jauh lebih penting, terutama ketersediaan lapangan kerja bagi kaum difabel.
"Yang dibutuhkan, disabilitas bisa bekerja dengan maksimal," kata Aan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aan menyoroti masih maraknya diskriminasi terhadap pekerja difabel di tengah situasi ekonomi yang tak menentu. Ia mengungkapkan salah satu temannya baru saja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat skema efisiensi yang diterapkan perusahaan maupun instansi, dengan penyandang disabilitas menjadi salah satu korbannya.
"Banyak sekali disabilitas yang nganggur. Banyak teman saya yang di-PHK," ucapnya.
Atas kondisi tersebut, Aan mendesak pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mundur jika tidak mampu menyejahterakan rakyatnya.
Tak hanya menyoal nasib kaum difabel, Aan juga melontarkan sindiran kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo selama ini hanya menampilkan gimmick dalam setiap pidatonya, termasuk menyinggung gaya joget khas Prabowo yang kerap viral.
Diketahui, ribuan mahasiswa mulai memadati Jalan Gubernur Suryo untuk melakukan demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/6). Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Mahasiswa tersebut berasal dari pelbagai kampus di Surabaya, mulai dari Universitas Airlangga (Unair), UPN Veteran Jawa Timur, Uneversitas Negeri Surabaya (Unesa) Universtias Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Aliansi BEM Surabaya, BEM SI Jatim dan BEM Nus Jatim dan element mahasiswa lainnya.
Mereka membawa poster dan spanduk bernada protes. Para mahasiswa dari berbagai kampus di Sheabaya itu juga bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara.
Dalam orasinya, mahasiswa kemudian menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang kian di ujung tanduk. Mereka juga menyinggung peran aparat yang saat ini tak menjalankan tugasnya, dan justru bermain proyek MBG.
"Hari ini kita melihat pemerintah semakin merongrong demokrasi, tentara kita tidak menjaga perbatasan tapi malah mengurus MBG. Indonesia sedang sakit parah," kata dia.
Berikut 16 poin tuntutan lengkap BEM Unair:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
(frd/dal)
Add
as a preferred source on Google
