3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Edi Purwanto mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Geologi dilebur menjadi satu lembaga.
Menurut Edi, penggabungan ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana sekaligus memperjelas koordinasi dan garis komando antarlembaga.
"Koordinasi para pihak, BMKG, kemudian Basarnas, BNPB, dengan BPBD-nya, TNI, Polri harus memang apa namanya ya, harus tepat lah. Harus pas lah gitu loh, harus tune in lah. Jangan sampai muncul ego sektoral antar satu lembaga dengan yang lembaga-lembaga yang lain," ujar Edi saat diskusi di kompleks parlemen, Kamis (10/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usulan tersebut berkaitan dengan keberadaan sejumlah lembaga yang saat ini menangani aspek berbeda dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, penyatuan lembaga dapat membuat koordinasi penanganan bencana berada dalam satu payung.
Usulan itu juga disampaikan Edi setelah Presiden Prabowo Subianto meminta penggabungan BMKG dan Badan Geologi dalam Rapat Virtual terbatas bersama kementerian/lembaga terkait penanggulangan rentetan bencana yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia.
"Makanya sekarang misalnya Pak Presiden membicarakan ada usulan merger antara geologi masuk kepada BMKG ya, BMKG misalnya. Saya malah pikir lain. Kenapa enggak BNPB, BMKG, geologi jadi satu aja? Jadi satu payung, dreng, seperti itu. Jadi semuanya jelas ini apa yang dilakukan, koordinasinya jelas. Satu bisa jadi kementerian atau apa," usul Edi.
Ia menilai usulan tersebut juga sejalan dengan program prioritas pemerintahan Prabowo, khususnya terkait infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
"Jadi ide Pak Presiden menurut saya bagus, tinggal memang pengejawantahan pikiran beliau harus berhati-hati betul, di-mitigasi betul, dicek betul, sehingga nanti munculnya apa. Yang intinya adalah proteksi kita kepada rakyat akan semakin baik," ujar Edi.
Selain mengusulkan penggabungan, Edi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai relawan yang dapat terlibat saat penanganan bencana.
"Nah yang terakhir menurut saya, yang paling penting juga adalah masyarakat jangan dijadikan objek. Tapi masyarakat sebagai subjek di sini. Masyarakat bisa jadi relawan, masyarakat, anak-anak muda kita dorong kesadaran kolektif mereka-mereka sehingga bencana ini begawe (bekerja) kita bersama," jelas Edi.
Ia juga menyoroti kebutuhan anggaran bagi lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, termasuk kurangnya anggaran bagi BMKG dan Basarnas.
"Mungkin itu yang penekanan dari kami. Termasuk juga intervensi anggaran. Tentu kami juga selalu memahami bahwa BMKG kalau untuk ideal ya agak kurang anggaran. Basarnas, mohon maaf, dengan situasi seperti ini juga agak kurang anggaran seperti itu," ujar Edi.
Karena itu, Edi menilai kesiapan anggaran dan pemetaan potensi dampak perlu disiapkan sejak sebelum bencana terjadi.
"Dan nah di sinilah kita butuhkan, saya berharap political will kita jelas. Sehingga nanti ketika ada sesuatu kita sudah siap. Contoh misalnya, kita akan lihat ini penduduk kita yang ada misalnya 1.000 KK [Kartu Keluarga]. Yang kemungkinan terdampak hasil analisa kita ada kurang lebih misalnya 500 KK, rumahnya pasti hancur, artinya udah kita siapkan, mappingnya," kata Edi.
Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah Indonesia--terutama Sumatra dan Kalimantan--diterpa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Lalu ada juga penanggulangan gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan erupsi gunung api, termasuk Anak Krakatau di Selat Sunda.
"Kepala badan geologi nanti saya kira akan kerja sama lebih erat dengan yang lain, nanti kita pikirkan apakah badan geologi diintegrasikan dengan BMKG tapi ya nanti kita bahas itu," ujar Prabowo pada rapat virtual terbatas, Senin (7/9).
(thr/isn)
