5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi VIII DPR mengungkap hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari otoritas pemerintah Arab Saudi soal pelaksanaan ibadah haji 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri menyusul eskalasi yang memanas di Timur Tengah akibat perang AS-Israel dengan Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah terus dipantau ketat," kata Abidin saat dihubungi, Rabu (11/3).
Abidin karenanya optimis pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap akan terlaksana dan jemaah dari Indonesia akan diberangkatkan sesuai jadwal.
"Karena belum ada maklumat pelarangan dari otoritas Arab Saudi seperti yang terjadi pada masa pandemi covid-19 sebelumnya," katanya.
Namun, Abdidin mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah terus berkomunikasi intensif untuk memastikan kejelasan informasi bagi jemaah. Politikus PDIP itu pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
"Komisi VIII berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat meningkatkan layanan, dilaksanakan dengan aman dan nyaman bagi seluruh calon jemaah Indonesia," ujarnya.
Meski begitu, pemerintah dalam rapat Komisi VIII DPR telah menyiapkan dua opsi, untuk menunda sepihak dan tetap memberangkatkan jemaah pada musim haji 2026.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan opsi penundaan masih dipertimbangkan karena alasan keselamatan para jemaah.
Lewat opsi itu, kata Irfan, pemerintah harus melakukan lobi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar semua biaya yang sudah dibayarkan tidak hangus. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga masyair.
Sehingga nantinya, semua biaya tersebut bisa digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji pada 2027.
"Skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan, dengan kondisi seperti ini karena dirisiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia," kata Irfan dalam rapat Komisi VIII DPR, Rabu (11/3).
(fra/thr/fra)
