3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengungkapkan telah melatih sedikitnya 3.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pelatihan ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh dapur pengolahan menu MBG memenuhi prinsip kehalalan.
"Mengenai (upaya) sertifikasi halal 3.000 SPPG, kami jelaskan bahwa BGN dan dapur-dapurnya dalam pemantauan kami. Kepala dapur ikut pelatihan dan menjadi kepanjangan tangan atau wali amanah dari BPJPH untuk mengawasi, melihat dan memantau," kata Haikal dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari ANTARA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haikal menambahkan, para kepala SPPG tersebut dipersiapkan sebagai penyelia halal yang bertugas memastikan alur produksi hingga bahan baku makanan sesuai standar BPJPH. Dengan demikian, dapur MBG diharapkan dapat segera memperoleh sertifikat halal.
"Kita beri amanah kepada kepala dapur untuk menjadi penyelia halal, untuk memantau kehalalan. Karena itu, dapurnya mendapatkan sertifikat halal, dalam hal ini menu-menunya (diolah dengan memerhatikan prinsip dan nilai halal)," ujar Haikal.
Ia mengatakan, BPJPH juga menjalin komunikasi intens dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai upaya percepatan sertifikasi halal bagi SPPG ini.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, EA Chuzaemi Abidin, menyampaikan percepatan sertifikasi halal bukan hanya tentang pemenuhan target administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Khususnya dalam sektor makanan, minuman, bahan dan jasa, mendapatkan produk yang aman, sehat dan terjamin kehalalannya. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan bersama," ujar Chuzaemi saat kunjungan ke SPPG Kota Makassar di Mamajang, Sulawesi Selatan, Rabu (12/11).
Lebih lanjut, Chuzaemi menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses sertifikasi halal di lapangan.
"Kita ingin memastikan sistem halal berjalan di lapangan. Ketika pemangku kepentingan di daerah bersinergi, maka percepatan sertifikasi halal bisa tercapai dengan kualitas yang tetap terjaga," ujarnya.
(ory/ory)
