3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengaku kehabisan uang pribadi untuk membantu korban bencana karena tidak ada bantuan sosial yang disediakan negara.
Hal itu Pigai sampaikan dalam kerja kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).
Pigai mengungkap keterbatasan anggaran di Kementerian HAM. Selain itu sistem penganggaran di Indonesia masih mengandalkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami enggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa," Ujar Pigai.
"Saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara," sambungnya.
Pigai mengeluh dirinya bukan seorang pengusaha yang bisa merogoh kocek pribadi. Ia mengaku seorang aktivis yang hidup pas-pasan.
"Nah, kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, pak. Hidup menderita sekian lama, saya juga untuk masa depan, simpan juga kan," ujarnya.
Lebih lanjut, Pigai menyebu untuk saat ini anggaran yang diberi untuk penanganan kasus di Kementerian HAM sudah cukup.
"Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki, Pak. Boleh dimarah-marah. Karena kami ada anggaran mau penanganan konflik sosial, ras, etnik, agama kami sudah ada anggaran," katanya.
Tak hanya itu, Pigai menyampaikan bahwa baru kali ini Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semenjak merdeka.
Keberhasilan tersebut, kata Pigai, merupakan kerja keras kementerian HAM yang didukung Komisi XIII DPR RI.
"Baru pertama pecah rekor memimpin dunia, ini baru pertama. Asia Pasifik aja tidak pernah kita pimpin, baru pertama, lembaga PBB lagi," ujarnya.
"Saya kira itu satu prestasi dan kalau ada yang mau menyaingi ya nanti kita lihat 50 tahun lagi apakah kita akan jadi Sekjen PBB nggak, karena hari ini yang kita raih adalah di bawah nomor dua, di bawah Sekjen PBB," sambungnya
(fra/fam/fra)
