8 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dalam ceramah di Masjid UGM, DI Yogyakarta, pada 5 Maret 2026 lalu dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penistaan agama oleh DPP Gerakan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan organisasi terkait lainnya.
Pernyataan itu disampaikan JK dalam ceramah bertajuk 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar'. JK dipolisikan karena dianggap menistakan ajaran Agama Kristen dalam ceramah yang berlangsung di tengah Ramadan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPP GAMKI dan sejumlah organisasi lain yang bertindak sebagai pelapor menyoal pernyataan JK terkait konflik Poso dan Ambon pada akhir 1990an hingga awal 2000-an.
Mereka mempermasalahkan soal frasa 'syahid' yang diungkap JK terkait konflik yang menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon.
Momen ceramah JK yang berlangsung selama kurang lebih 43 menit itu turut disiarkan lewat kanal YouTube resmi Masjid Kampus UGM.
Pernyataan ini kemungkinan mengacu pada bagian awal ceramah JK. Pada sepuluh menit pertama, JK mengungkit 15 konflik besar di Indonesia imbas dari ketidakadilan. Dua di antaranya adalah tragedi Poso dan Ambon yang berujung menjadi konflik agama.
"Ada juga (konflik) karena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama, kaya Poso, Ambon, DI/TII. Kenapa agama gampang menjadi jadikan alasan konflik, kaya di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu, kalau saya bunuh orang Islam saya syahid, kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama," kata JK dalam ceramahnya dikutip dari saluran Youtube Masjid UGM, Senin (14/4).
Pada pertengahan ceramahnya, JK menyampaikan ia ikut serta mendamaikan tiga dari 15 konflik besar.
Pada momen inilah kemudian ia menekankan tak ada ajaran agama Islam maupun Kristen yang menggaransi seorang pembunuh masuk surga.
"Waktu di Ambon terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk (wilayah) Kristen, dipenggal orang. Kalau masuk daerah Islam, orang Kristen dipenggal. Ribuan hampir lima ribu orang meninggal hanya karena yang membunuh merasa syahid, hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal, tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati, dia bilang anak saya sudah masuk surga," ujarnya.
JK mengaku dirinya yang kala itu menjabat Menko Kesra memutuskan terjun langsung ke daerah konflik, meski banyak yang mengingatkan risiko keamanannya.
"Bicara dengan mereka. Tentu saya (juga) masuk daerah Islam, tapi satu saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata, bahwa sekalian anda merasa masuk surga, tidak benar itu! Anda semua di sini yang membunuh orang, masuk neraka! Terkejut dia. Tunjukkan sama saya, agama Islam dan Kristen, yang mengatakan, membunuh orang tidak bersalah masuk surga. Tunjukkan, mana! Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada, jadi anda semua masuk neraka. Semua berhenti. Semua diam," ucapnya.
"Besoknya saya panggil semua, saya marah, bahwa kalian ini yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa pak, bicara dengan saya, mari kita duduk, dan ujungnya damai, di Malino," sambung dia.
Merespons laporan yang dilayangkan DPP GAMKI dkk, Juru Bicara JK, Husain Abdullah juga membantah dugaan penistaan ajaran Kristen.
Husain menyebut postingan video yang viral di media sosial kehilangan konteks utuhnya. Video dimaksud berisi pernyataan JK yang menyebut kedua belah pihak dalam konflik Poso dan Ambon dengan istilah 'mati syahid'.
"Setelah ditelusuri, tuduhan itu merupakan hasil pemotongan konteks (context cutting). Kami membantah dengan tegas tuduhan itu," ujar Husain saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (12/4) malam.
Husain menjelaskan pernyataan JK itu justru menegaskan bahwa tak ada satupun agama di dunia yang mengajarkan umatnya untuk saling membunuh.
"Pandangan keliru kedua pihak inilah yang terlebih dahulu diluruskan Pak JK bahwa tidak ada satu pun agama yang membolehkan untuk saling membunuh. Ini disampaikan kepada para panglima perangnya saat itu," ujarnya.
Merespons ramai ceramah JK, admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar yang disematkan mulai Senin (12/4) kemarin.
"Jemaah sekalian, kami mohon dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan yang beredar. Seringkali cuplikan yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman karena konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.
CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.
"Mari kita bersikap adil dalam menilai suatu hal, dengan melihat secara menyeluruh sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkannya lebih lanjut. Adapun apabila memerlukan klarifikasi lebih lanjut, silakan langsung ke pihak yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatian dan kebijaksanaannya," tutupnya.
Sebelumnya, GAMKI bersama Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, hingga DPP Horas Bangso Batak melaporkan JK ke pihak kepolisian.
Dalam keterangannya, DPP GAMKI mengutip potongan pernyataan JK yang dinilai kontroversial dalam ceramah di Masjid UGM itu. Menurutnya, berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial, pernyataan itu menyinggung konflik di Poso dan Ambon pada awal 2000-an.
Mereka mempermasalahkan soal frasa 'syahid' yang diungkap JK terkait konflik yang menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon. Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat mengecam keras pernyataan JK, dan menyatakan agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang berbeda keyakinan maka akan masuk surga.
Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi kurun waktu sekitar 1998-2001. Kerusuhan komunal itu kerap dinilai sebagai konflik bernuansa agama. Namun akar masalahnya disebutkan terkait ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta dampak program transmigrasi yang mengubah demografi wilayah tersebut.
Pada 2001, JK yang masih menjabat Menko Kesra dalam kabinet kepresidenan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin proses mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. JK yang juga tokoh Sulawesi itu kemudian berhasil mendorong Deklarasi Malino I setelah mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen yang berkonflik untuk bersepakat berdamai.
Sementara itu konflik Ambon merupakan kerusuhan komunal yang bermula dari perselisihan individu kemudian cepat meluas dengan menjadi prahara bernuansa agama di provinsi Maluku kurun waktu sekitar 1999 hingga 2002.
JK yang kala itu menjabat Menko Kesra kemudian mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino. Hasilnya adalah kesepakatan perdamaian atau Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.
(mnf/kid)
Add
as a preferred source on Google
