3 hours ago
8
Solo, CNN Indonesia --
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengaku siap menjadi penengah terkait laporan kasus dugaan penistaan agama terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).
Kasus tersebut dilaporkan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat ke Polda Metro Jaya, belum lama ini.
Ahmad Ali mengatakan JK sempat menghubunginya terkait laporan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin Pak Jusuf Kalla menelepon saya untuk kemudian insyaallah dalam waktu dekat kami akan melakukan pertemuan mediasi," kata Ahmad Ali usai menemui Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/4).
Ahmad Ali mengaku memiliki kedekatan dengan JK dan Sahat. Ia dan JK sama-sama menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia. Sementara Sahat adalah salah satu pengurus PSI.
"Mas Sahat sebagai Ketua Bidang Politik di PSI," kata dia.
"Sahal adik saya, Pak JK adalah kakak saya. Insyaallah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertemukan ini, untuk memediasi ini sehingga kemudian keriuhan ini bisa selesai," kata dia.
Mantan kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengatakan mediasi diharapkan dapat meredam polemik yang timbul akibat kasus tersebut.
"Kalau ada pihak yang keliru bisa minta maaf sehingga kemudian perselisihan-perselisihan, kesalahpahaman-kesalahpahaman ini tidak digoreng-goreng terus," kata dia.
"Energi bangsa terkuras hanya untuk mengurusi hal-hal yang remeh-remeh seperti itu," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan PSI sama sekali tidak ikut campur dalam laporan Sahat tersebut. Sahat melaporkan JK sebagai Ketua GAMKI, bukan kader PSI.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bahkan sempat mengimbau kader-kader PSI untuk mengabaikan pernyataan JK yang dilontarkan beberapa bulan yang lalu tersebut.
"Senin itu saya pimpin rapat bersama Ketua Umum untuk mengingatkan untuk jangan (merespon pernyataan JK)," kata dia.
Meski demikian, ia tetap menghormati sikap GAMKI yang memilih untuk melaporkan JK ke Polda Metro Jaya. Menurutnya, GAMKI berhak memperkarakan pernyataan JK secara hukum.
"Di sisi lain kita juga harus menghargai bahwa sebelum ada PSI, organisasi-organisasi itu sudah ada. Sehingga hak pribadi mereka juga kita harus hargai," kata dia.
(syd/gil)
Add
as a preferred source on Google
