3 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Peninjauan dilakukan atas perintah Presiden RI untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif, titik api dapat dikendalikan, masyarakat terlindungi dari dampak asap, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dilakukan secara tegas.
"Jadi saya hadir di beberapa tempat, termasuk sekarang di Kalsel atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan koordinasi-koordinasi di lapangan berjalan dengan baik," ujar Menteri Jumhur di lokasi peninjauan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumhur mengatakan pemadaman titik api menjadi prioritas utama pemerintah. Berbagai unsur dikerahkan untuk menangani kebakaran, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga masyarakat.
Menurut dia, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan langkah teknis di lapangan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus berikhtiar agar kondisi kekeringan yang memicu kebakaran segera berakhir.
Selain memastikan api dipadamkan, pemerintah menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas. Langkah mitigasi dilakukan untuk mencegah warga mengalami dampak serius akibat paparan asap karhutla.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
"Dan yang kedua, prioritas kita adalah agar masyarakat terlindungi dan tidak terdampak secara serius, termasuk Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong," tambah Menteri Jumhur.
Di tengah penanganan karhutla, pemerintah juga menegaskan larangan terhadap praktik pembakaran lahan untuk membuka area baru.
Jumhur menyatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik tersebut dan memastikan penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang terbukti melanggar.
"Ini tidak bisa kita tolerir, oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan," tegas Menteri Jumhur.
Penindakan terhadap pelaku karhutla sejauh ini telah dilakukan Polri. Dari sembilan Polda di berbagai wilayah Indonesia, sekitar 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KLH/BPLH juga mengintensifkan investigasi terhadap korporasi yang area konsesinya terbakar. Pemerintah menyiapkan berbagai sanksi, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi lingkungan, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem.
Luas Karhutla Kalsel Turun
Pemerintah turut mengevaluasi perkembangan penanganan karhutla dengan membandingkan kondisi terkini dengan data kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Mengacu data BNPB, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan pada 2023 mencapai sekitar 190 ribu hektare. Sementara itu, hingga saat ini luas area yang terbakar disebut telah ditekan di kisaran 8.000 hektare.
Jumhur berharap angka tersebut tidak kembali meningkat, terlebih hingga mendekati luas kebakaran pada 2023.
"Kita berharap angka ini tidak meluas bahkan jangan sampai mendekati angka tahun 2023, artinya sebenarnya ada keberhasilan mitigasi sebelum bencana, dan kita juga akan terus berusaha mengatasi semuanya dengan seluruh pihak," pungkas Menteri Jumhur.
KLH/BPLH memastikan operasi penanganan karhutla akan terus dikawal hingga tuntas. Pemerintah menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas, sekaligus memastikan kelestarian ekosistem tetap terjaga dari ancaman kejahatan lingkungan.
(ory/ory)
