2 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, bersatu mempercepat penanganan pascabencana.
Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan Tapteng merupakan salah satu daerah dengan dampak bencana paling berat di Sumatera Utara. Karena itu, menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
Ia meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari kepala daerah, DPRD, hingga tokoh masyarakat, mengesampingkan kepentingan politik dan persoalan administratif yang berpotensi menghambat penanganan bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menegaskan seluruh pihak harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memanfaatkan tambahan anggaran pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan.
"Ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya rakyat enggak ditolong, sementara kita memiliki kemampuan membantu mereka," jelasnya kepada awak media di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Kabupaten Tapteng, Sumut, Kamis (10/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Tito setelah meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Tapteng.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran sekitar Rp213 miliar pada April 2026 dan Rp14 miliar pada Agustus 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Tapteng. Dengan demikian, total tambahan anggaran yang diberikan mencapai sekitar Rp227 miliar.
Tito menegaskan anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan pascabencana dan tidak digunakan untuk kepentingan di luar prioritas tersebut.
"Nah, itu pasti akan saya awasi uangnya dipakai buat apa? Prioritas untuk bencana. Surat Edaran sudah saya buat untuk petunjuk," ujarnya.
Dalam kunjungannya, Tito mengecek sejumlah progres rehabilitasi dan rekonstruksi di Tapteng. Beberapa di antaranya pembangunan Sabo Dam, hunian tetap (huntap), serta pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan berbagai program berjalan sesuai rencana, termasuk program yang telah disusun oleh kementerian dan lembaga terkait.
Tito juga menjelaskan Presiden telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera selama tiga tahun dengan total mencapai Rp100,1 triliun.
Anggaran tersebut, kata Tito, saat ini telah diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sebagai Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito memastikan pelaksanaan dan penggunaan anggaran untuk berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus diawasi, baik yang dikerjakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Nah, sekarang waktunya, masanya untuk turun ke lapangan untuk mengecek," ujarnya.
(ory/ory)
