4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," kata Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dilansir dari NU Online, Minggu (9/11).
Ia menceritakan banyak ulama pesantren dan NU diperlakukan tidak adil selama Soeharto berkuasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," kata Gus Mus.
"Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri," imbuh dia.
Menurutnya, banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar, tetapi keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan untuk mereka. Hal itu untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum.
"Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya'," kata Rais Aam PBNU 2014-2015 itu.
Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu mengatakan orang NU yang setuju Soeharto sebagai pahlawan menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah.
Pernyataan itu dilontarkan Gus Mus terkait banyaknya tragedi di masa Orde Baru dengan para kiai, santri, dan warga NU yang menjadi korbannya.
"Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah," ujarnya.
Soeharto masuk dalam daftar 40 nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Daftar nama itu telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10).
Usulan itu menimbulkan pro dan kontra. PDIP dan koalisi masyarakat sipil termasuk pihak yang menolak. Lalu Gerindra hingga NasDem mendukung usulan itu. Gerindra menilai Soeharto adalah tokoh yang berjasa pada negara.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan nama-nama yang diusulkan, termasuk Soeharto telah memenuhi syarat.
"Menyangkut gelar pahlawan tentu pada saatnya akan diumumkan. Semua proses telah dilalui berjenjang mulai dari bawah sampai ke atas. Siapapun nanti yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto), semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat," kata Gus Ipul.
Istana sudah buka suara soal isu tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pro kontra terhadap usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berdemokrasi.
"Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur. Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11).
Meski begitu, Pras mengajak seluruh pihak untuk memandang suatu hal dari segi positifnya.
Terlebih, jika berkenaan dengan pemimpin terdahulu. Ia mengatakan kita sebagai penerus bangsa harus menghormati jasa mereka.
"Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan," ucap dia.
(yoa/dal)
