6 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) penting untuk menghasilkan data ekonomi Jakarta yang akurat, sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Gubernur sendiri menerima menerima petugas BPS DKI Jakarta yang melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026, baru-baru ini.
"Petugas BPS yang datang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas dalam melakukan sensus. Saya menjawab secara apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya," kata Pramono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian mendorong masyarakat yang belum terdata maupun yang masih ragu memberikan informasi agar terbuka kepada petugas BPS. Menurutnya, data yang akurat membantu pemerintah memahami kondisi perekonomian Jakarta secara lebih utuh.
"Saya mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam melakukan tugas mereka, yaitu sensus ekonomi. Saya mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan data apa adanya. Jangan tertutup," ujarnya.
Pramono menegaskan, informasi yang diberikan dalam Sensus Ekonomi 2026 bersifat rahasia. Pendataan dipastikan tidak berkaitan dengan perpajakan ataupun kepentingan lain di luar kebutuhan statistik.
"Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta. Masyarakat diminta memberikan jawaban apa adanya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena data ini akan menjadi referensi dalam mengambil keputusan," tutur Pramono.
Sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia, keberagaman kegiatan usaha yang tumbuh di Jakarta, mulai dari usaha rumahan, UMKM, hingga perusahaan berskala besar dan internasional, perlu tercatat agar gambaran perekonomian Jakarta tidak hanya mencerminkan kegiatan usaha yang terlihat secara kasatmata.
Selama pendataan, petugas BPS mendatangi berbagai lokasi usaha, seperti mal, kawasan bisnis, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah, dan apartemen untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat.
Sementara, sebagian responden mengikuti pendataan melalui pengisian kuesioner secara mandiri.
Sensus Ekonomi ini bukan hanya menghitung jumlah usaha. Data yang dikumpulkan mencakup jenis kegiatan usaha, produk dan jasa yang dihasilkan, skala usaha, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, serta berbagai karakteristik lainnya.
Data itu diharapkan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan ekonomi Jakarta, termasuk usaha yang selama ini belum tercatat dalam data administrasi pemerintah.
Untuk diketahui, hasil SE2026 akan menjadi salah satu rujukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyusun program, kebijakan, regulasi, dan intervensi yang lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi ekonomi terkini.
"Data yang benar akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang benar. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi," ujar Gubernur.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengecekan ulang terhadap mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak perubahan data desil.
Langkah ini bertujuan memastikan mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU tidak kehilangan akses pendidikan akibat perubahan data yang masih perlu diverifikasi.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPS RI, Zulkipli, mengatakan pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta berjalan lancar.
Berdasarkan pre-list yang tersedia, BPS telah melakukan pendataan sebesar 111 persen. Hingga kini, masih terdapat sejumlah unit usaha yang belum ditemukan atau dokumennya masih dalam proses penelusuran.
"Waktu kita masih ada sampai dengan 15 September. Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam pre-list kami," kata Zulikpli.
Zulkipli juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha yang belum terdata untuk menghubungi Kantor BPS. Pendataan masih akan berlangsung hingga pertengahan September 2026.
"Untuk masyarakat di DKI Jakarta dapat membantu BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bagi yang belum terdata, nanti kita bisa lakukan pendataan atau bisa menghubungi kantor BPS. Waktu kita masih ada hingga pertengahan September 2026," pungkas Zulkipli.
(rea/rir)
