4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempercepat penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Langkah ini bertujuan memulihkan hak sipil warga terdampak bencana alam tersebut.
Tim Tanggap Darurat Bencana berhasil menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan hingga Selasa (25/8) pukul 22.30 WITA. Angka ini dipastikan terus bertambah seiring berjalannya pelayanan secara langsung di tujuh kabupaten.
Gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo terjadi pada 15 Agustus 2026 pukul 04.58 WIB. Bencana itu menyebabkan lebih dari 100 orang meninggal dunia, 1.603 orang luka-luka, dan lebih dari 180 ribu warga mengungsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditjen Dukcapil Kemendagri membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT yang diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak mulai 24 Agustus 2026. Tim tersebut bekerja bersama Dinas Dukcapil setempat untuk mempercepat pemulihan dokumen kependudukan warga.
Selama dua hari pelaksanaan layanan jemput bola administrasi kependudukan di lokasi bencana, Ditjen Dukcapil Kemendagri berhasil menerbitkan 3.055 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Tim tanggap darurat diterjunkan serentak di Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan pemulihan dokumen administrasi kependudukan di lokasi bencana menjadi kebutuhan mendesak agar warga pengungsi tidak kehilangan hak-hak dasarnya. Ia menyampaikan hal tersebut saat kembali berada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Rabu (26/8).
"Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga sering kali hilang atau rusak tertimbun bangunan saat bencana terjadi. Negara hadir langsung ke posko pengungsian agar urusan adminduk warga bisa selesai di tempat tanpa pungutan biaya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8).
Langkah jemput bola ini juga menjadi solusi atas lumpuhnya sebagian layanan Dukcapil di sejumlah daerah akibat gempa. Di beberapa kabupaten, ruang server kantor Dukcapil ambruk dan sejumlah komputer, printer, serta alat perekam KTP elektronik rusak berat.
Jaringan listrik dan internet di beberapa kecamatan sempat terputus total sehingga warga tidak dapat mengakses layanan di kantor kecamatan. Kondisi ini mendasari Ditjen Dukcapil membawa langsung peralatan portabel dan jaringan internet satelit ke lokasi pengungsian.
Teguh menyampaikan pola gerak petugas di lapangan disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran kantong pengungsian.
"Setiap tim lapangan dibekali perangkat perekaman dan pencetakan portabel, pasokan blangko KTP-el, hingga jaringan internet satelit. Kami tidak membuka layanan statis menunggu masyarakat datang, melainkan menyisir posko-posko pengungsian dan desa terdampak agar KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran bisa langsung diserahkan kepada pemohon," kata dia.
Bagi warga, kehadiran layanan jemput bola ini memberi manfaat yang langsung terasa. Mereka tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor kecamatan atau kabupaten yang sebagian rusak akibat gempa, serta tidak dipungut biaya maupun harus mengantre lama.
Dokumen yang diterbitkan pada hari itu juga dapat langsung digunakan warga untuk berbagai keperluan mendesak pascabencana. Dokumen tersebut menjadi syarat pengambilan bantuan logistik dan sosial, pendaftaran layanan kesehatan di posko medis, pendaftaran ulang sekolah anak, hingga pengurusan klaim bantuan perbaikan rumah.
Warga cukup mendatangi posko pengungsian atau tenda pelayanan adminduk terdekat selama periode pelaksanaan 24-27 Agustus 2026 tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Petugas akan memverifikasi data kependudukan warga meski dokumen fisik seperti KTP elektronik lama atau Kartu Keluarga telah hilang atau rusak.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Halo Dukcapil 168, laman resmi Dukcapil, atau layanan aduan Kemendagri.
Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, yang memimpin tim pelayanan di Kabupaten Manggarai Barat, menambahkan Ditjen Dukcapil turut menyerahkan hibah peralatan dan logistik blangko KTP elektronik kepada dinas setempat.
Langkah ini dilakukan agar Dinas Dukcapil di daerah terdampak tetap memiliki kapasitas operasional untuk melanjutkan pemulihan dokumen warga. Kapasitas itu dibutuhkan bahkan setelah tim pusat menyelesaikan masa tugasnya di lapangan.
Kasubdit Keamanan Informasi Adminduk Direktorat IDKN, Mensuseno, bersama tim teknis turut melayani pendaftaran Perlindungan Sosial di Desa Robo, Kecamatan Welak, Manggarai Barat sejak Selasa (25/8). Hingga Rabu (26/8), pendaftaran tersebut masih berlangsung dan lebih dari 100 kepala keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital.
(rir)
