5 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Polri untuk tidak risau dengan keberadaan oknum pelanggar aturan. Ia menekankan yang terpenting bagaimana tindakan Polri terhadap anggota itu.
Hal tersebut disampaikan Habibur dalam diskusi publik bertajuk 'UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi' Auditorium Mutiara PTIK, pada Senin (13/4).
Dalam kesempatan itu, Habibur mulanya berbicara soal percepatan transformasi Polri yang tengah berjalan saat ini. Ia lantas memuji transparansi Polri dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibandingkan institusi lain.
"Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi," ujarnya.
Ia menilai itu merupakan suatu hal yang wajar. Habibur menekankan saat ini institusi negara memang dituntut untuk mempercepat reformasi dirinya.
Salah satu aspek yang erat kaitannya dengan reformasi, kata dia, perihal intergritas. Ia mengatakan tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga negara, termasuk Polri.
Habibur mengatakan dalam konteks Polri, integritas lembaga diuji saat adanya oknum-oknum yang melanggar aturan. Namun, ia menekankan agar pimpinan Polri tidak perlu risau perihal itu selama institusi berani bertindak tegas.
"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, 'jangan risau dengan oknum'. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar," jelasnya.
"Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut. Dan saya harus katakan, Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya," imbuhnya.
Politikus Gerindra ini lantas membandingkan transparansi Polri dengan institusi negara lainnya. Menurutnya diantara lembaga lain, kejelasan sanksi terhadap pelanggar sering kali sulit untuk dipantau oleh publik.
"Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita nggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka," tuturnya.
Oleh karenanya, ia mengapresiasi sikap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak alergi terhadap keterbukaan. Baginya, transparansi adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pelanggaran yang terjadi dilakukan oknum bukan merupakan kebijakan institusi.
"Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan. Sama dengan di DPR Pak, senjata kita satu-satunya yang bisa menolong kita ini keterbukaan," ujarnya.
"Sejelek apa pun kita tapi kalau kita terbuka rakyat tuh pasti masih bisa kasih excuse. Itu juga dilakukan oleh pimpinan Polri saat ini mendorong keterbukaan," sambungnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan terus mendorong proses penegakan hukum yang transparan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia juga menyambut baik langkah Polri yang selalu cepat menindaklanjuti temuan atau kesimpulan dari DPR.
"Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran," jelasnya.
"Kami dorong proses yang terbuka, tapi respons yang amat baik ditunjukkan oleh Polri adalah langsung menindak apa yang kita simpulkan. Nah itu yang kita dorong terus," pungkasnya.
(tfq/dal)
Add
as a preferred source on Google
