4 hours ago
1
Aceh, CNN Indonesia --
Memasuki 22 hari atau tiga pekan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, banyak warga terdampak masih hidup dalam kondisi darurat berkepanjangan.
Hingga kini, logistik, persoalan hunian, listrik, jaringan komunikasi hingga distribusi gas elpiji belum tertangani secara menyeluruh.
Di sejumlah lokasi terdampak, rumah warga hanyut dan rusak berat. Akses jalan darat ke ke pedalaman masih putus dan belum menunjukkan perkembangan selama 3 pekan. Sementara warga masih banyak yang terisolir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data yang dihimpun CNNIndonesia.com, di dataran tinggi Gayo yang meliputi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan sebagian Gayo Lues hanya bisa diakses lewat jalur udara. Akses darat di sana menuju pedalaman masih putus dan menyulitkan untuk distribusi logistik ke pengungsi.
Di Kabupaten Aceh Tengah, ada 54.480 jiwa yang tersebar di 80 desa dalam 7 kecamatan masih belum bisa diakses lewat jalur darat kecuali berjalan kaki dan menyeberangi sungai lewat kabel sling.
Tujuh kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bintang, Ketol, Celala, Kute Panang, Silihnara, Rusip Antara dan Kecamatan Linge. Jembatan hingga jalan menuju daerah itu masih putus.
"Desa terisolir 80 kampung tersebar di 7 kecamatan jumlah orang terisolir 54.480 jiwa," kata Kadis Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah, Mustafa Kamal, Rabu (17/12).
Di Kabupaten Bener Meriah juga belum terlihat progres penanganan pembukaan jalur menuju pedalaman. Dari data posko penanggulangan bencana setempat update Selasa (16/12) masih ada 36.045 warga yang masih terisolir di 59 desa dalam 6 kecamatan.
Kecamatan yang masih belum terbuka akses lewat darat yaitu Kecamatan Mesidah, Syiah Utama, Pintu Rime Gayo, Gajah Putih, Permata dan Timang Gajah. Warga di sana terpaksa berjalan kaki untuk mencari sembako agar bertahan hidup.
Sementara hanya di Kecamatan Bukit, Wih Pesam dan Bandar yang jaringan telekomunikasi dan listrik sudah menyala meskipun masih bergilir. Untuk tujuh kecamatan lainnya masih padam sejak 3 pekan terakhir.
"Untuk Kecamatan Bukit, Wih Pesam dan Bandar listrik dan jaringan sudah menyala tapi ada titik tertentu masih padam. Kecamatan lainnya masih padam," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, Ilham Abdi, Rabu (17/12).
Begitu juga di Kabupaten Aceh Tamiang hampir seluruh jalan menuju desa di daerah itu putus dan kini hanya bisa di akses lewat jalan kaki.
"Iya (akses darat terputus dan warga masih terisolir). Bisa jalan darat tapi gak bisa dengan kendaraan (akses ke desa-desa)," kata Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang Agusliayana Devita yang juga menjabat sebagai Kaban Kesbangpol setempat.
Daerah lain yang juga terdampak parah dari bencana ekologis seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bireuen dan Lhokseumawe juga masih terdapat desa-desa yang belum bisa ditembus lewat jalur darat.
Data dari posko tanggap darurat bencana Aceh update Rabu (17/12) pukul 18:49 WIB, wilayah yang berstatus tanggap darurat sebanyak 14 daerah dengan jumlah pengungsi 402.647 ribu yang tersebar di 2.174 titik.
Untuk korban meninggal dunia 449 orang dan 31 dinyatakan hilang. Kemudian data sementara sudah 174.220 rumah warga rusak.
Krisis layanan dasar warga
Direktur Eksekutif Katahati Institute Raihal Fajri mengatakan sudah 22 hari bencana ekologis di Aceh layanan dasar yang seharusnya didapatkan oleh warga terdampak masih minim. Katahati Institute masuk dalam desk relawan yang terdaftar di posko tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh.
Dampak itu juga dirasakan oleh warga di daerah yang tidak dilanda banjir seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Warga masih kesulitan untuk mengakses gas elpiji, pemadaman listrik hingga jaringan komunikasi yang bermasalah.
Gangguan ini berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga, usaha kecil, serta layanan sosial dasar. Raihal Fajri menilai situasi tersebut menunjukkan lemahnya dan tidak responsifnya komando penanganan bencana.
"Kami juga menilai penanganan bencana belum responsif terhadap kelompok rentan. Hingga hari ke-22, belum ada data terbuka mengenai kondisi ibu hamil, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas di lokasi bencana, padahal regulasi BNPB mewajibkan perlindungan khusus bagi kelompok tersebut," kata Raihal dalam keterangannya.
(dra/dal)
