3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak 28 perusahaan yang dicabut izinnya lantaran terbukti melakukan kerusakan hutan sehingga menyebabkan banjir dan longsor di Pulau Sumatra juga dibebani tanggung jawab pemulihan lingkungan.
"Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat bukan untuk pengalihan eks areal konsesi ke perusahaan lain, baik BUMN ataupun swasta. Negara juga harus memastikan perusahaan-perusahaan yang dicabut izin bertanggung jawab melakukan tindakan pemulihan," ujar Direktur Eksekutif WALHI Boy Jerry Even Sembiring melalui siaran persnya, Rabu (21/1).
Menurut Boy, pencabutan izin berusaha tidak akan memiliki makna tanpa rencana pemulihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah sekian lama merusak dan mengambil keuntungan besar dari hutan dan alam di Aceh dan Sumatra Utara, perusahaan-perusahaan ini harus dipaksa memulihkan kerugian lingkungan dan kerugian masyarakat," imbuhnya.
Penegakan hukum di Sumbar
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Sumatra Barat Wengky Purwanto menyayangkan pencabutan izin di daerahnya belum masuk ke ruang penegakan hukum aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang turut berkontribusi besar terhadap banjir.
Pencabutan izin di Sumatra Barat baru menyasar beberapa perusahaan di gugus Kepulauan Mentawai. Tiga perusahaan tersebut yaitu PT Minas Pagai Lumber, PT Biomassa Andalan Energi, PT Salaki Suma Sejahtera dan PT Biomass Andalan Energi.
Ketiga perusahaan ini disebut berkonflik dengan masyarakat di Mentawai.
Maka, pencabutan izin harus dijadikan momentum untuk penyelesaian konflik dan memulihkan hak masyarakat adat.
"Kami belum melihat kinerja cepat dan tepat dari pihak kepolisian untuk memastikan jerat hukum bagi para pelaku PETI di Sumatra Barat. Jika ini terus dibiarkan, maka keberulangan bencana yang sama pasti terjadi, dan para pelaku akan terus menambang tanpa ada efek jera sedikit pun," kata Wengky.
Janggal pencabutan izin di Aceh
WALHI menemukan kejanggalan dari proses pencabutan izin di Aceh. Terutama untuk PT Rimba Timur Sentosa dan PT Rimba Wawasan Permai yang izinnya sudah dicabut pada tahun 2022 tetapi kembali dicabut lagi saat ini.
Pun dengan PT Aceh Nusa Indrapuri masuk dalam daftar izin yang dievaluasi pada 2022.
Selain mempertanyakan hal tersebut, Direktur Eksekutif WALHI Aceh Ahmad Solihin memandang semestinya Presiden melalui Menteri Kehutanan lebih tepat melakukan evaluasi yang bermuara pada pencabutan izin tiga perusahaan yang diduga berkontribusi besar menyebabkan bencana banjir.
Ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Tualang Raya (Aceh Timur) DAS Jambo Aye, PT Wajar Korpora (Aceh Tamiang) DAS Tamiang, dan PT Tusam Hutani Lestari.
Selanjutnya, tambah Solihin, pemerintah telah menunjukkan komitmen serius memulihkan Pulau Sumatra dengan tidak menerbitkan izin-izin industri ekstraktif baru di areal konsesi yang dicabut.
"Langkah ini harus diikuti dengan melakukan evaluasi perizinan secara partisipatif dan revisi kebijakan tata ruang Pulau Sumatra yang berbasis pada daya dukung dan tampung lingkungan harus segera dilakukan," ungkap Solihin.
"Proses penegakan hukum administrasi kali ini harus menjadi preseden baik untuk mencabut perizinan lain yang berkontribusi pada bencana kapital yang terjadi di Sumatra," katanya.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan yang menyebabkan banjir dan longsor di Pulau Sumatra.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut 28 perusahaan itu terdiri dari 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare dan 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, serta perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK.
Dari 22 PBPH itu, paling banyak beroperasi di Sumut sebanyak 13, lalu Sumbar dengan 6, dan 3 lainnya beroperasi di Aceh.
Sementara untuk 6 perusahaan nonkehutanan, masing-masing 2 unit yang beroperasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
(ryn/isn)
