5 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
TNI mengerahkan sejumlah prajurit TNI AD dan Helikopter H225M Caracal TNI AU untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Mengutip dari siaran pers Puspen TNI, helikopter dari Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja tersebut tiba di Lanud Dhomber, Balikpapan, Jumat (4/9), dan langsung melaksanakan patroli udara untuk memantau serta memetakan titik api.
"Helikopter H225M Caracal dilengkapi water bucket berkapasitas hingga 2.000 liter air untuk mendukung pemadaman melalui water bombing, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau dari darat," demikian tertulis dalam siaran pers tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengerahan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan Otorita IKN melalui BNPB yang mendapat persetujuan Mabes TNI dan Mabes TNI AU," sambungnya.
Sementara itu, prajurit TNI bersama unsur terkait di wilayah Kalimantan Timur melaksanakan pemantauan dan penanganan Karhutla.
"Dukungan H225M Caracal memperkuat pelaksanaan patroli udara, pemetaan titik api, serta water bombing sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan penanganan," demikian isi siaran pers tersebut
Laporan Otorita IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) juga mengambil langkah hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dalam karhutla di kawasan itu.
Selain itu, satu perusahaan terduga pelaku pembakaran dilaporkan aparat penegak hukum.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan perkara dugaan pembakaran lahan di kawasan Nusantara masih dalam proses penyidikan. Pihaknya menyerahkan penanganan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Saat ini perkaranya dalam proses penyidikan. Kami menghormati proses yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (4/9) dikutip dari detikKalimantan.
Basuki menyebut penegakan aturan dijalankan secara terukur dan setara bagi seluruh pihak. Laporan ini menjadi tindak lanjut setelah terduga pelaku mengabaikan imbauan dan pembinaan dari otorita.
"Kami mendahulukan pembinaan dan penyediaan solusi. Namun ketika kelalaian berulang dan merugikan lingkungan serta masyarakat, aturan harus ditegakkan tanpa membedakan pihak," katanya.
Kepada perusahaan tersebut, Otorita IKN telah menjatuhkan sanksi administrasi . Sanksinya berubah permintaan untuk melakukan pemulihan atas area terdampak.
"Satu perusahaan perkebunan kami jatuhkan sanksi berupa paksaan untuk melakukan pemulihan atas area terdampak," kata Basuki.
Otorita IKN juga menempatkan sejumlah perusahaan dalam pengawasan khusus. Hal ini mengingat jumlah titik panas di wilayah kegiatan perusahaan belum menunjukkan penurunan.
"Beberapa perusahaan lain saat ini berada dalam pengawasan khusus karena jumlah titik panas di wilayah kegiatannya tidak menunjukkan penurunan," ulasnya.
Otorita IKN juga telah menerbitkan Surat Edaran mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar. Pihaknya akan melakukan pemantauan harian dan mengambil langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami melarang membuka lahan dengan cara membakar kepada seluruh penanggung jawab kegiatan usaha di wilayah deliniasi IKN, kemudian juga dilarang membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama dua periode pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu.
"Penegakan aturan dilakukan setelah tahapan imbauan dan pembinaan diabaikan," sambung Basuki menegaskan.
(kid)
