4 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus menunjukkan tren pemulihan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat sebagian besar sektor usaha masyarakat seperti warung, toko, restoran, dan kafe telah kembali beroperasi.
Berdasarkan data Satgas PRR, tingkat pemulihan UMKM di Sumatra Barat telah mencapai 100 persen. Sementara di Aceh dan Sumatra Utara, masing-masing mencapai 94,44 persen, dengan 17 kabupaten/kota yang aktivitas ekonominya sudah berjalan normal.
Dua wilayah masih memerlukan perhatian khusus, yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Aceh Tengah, setidaknya 13 unit usaha seperti restoran, warung, kafe, dan kedai masih terdampak kerusakan berat yang tersebar di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Linge dan Kebayakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lima unit hotel dan penginapan di wilayah yang sama juga mengalami kerusakan, sehingga aktivitas ekonomi di sejumlah titik belum sepenuhnya pulih. Di Tapanuli Tengah, dampak bencana lebih luas dengan sekitar 2.059 unit usaha terdampak yang tersebar di 14 kecamatan.
Kerusakan akibat banjir dan longsor di Tapanuli Tengah tidak hanya berdampak pada bangunan usaha, tetapi juga menghambat distribusi barang dan aktivitas perdagangan masyarakat. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai prioritas utama intervensi Satgas PRR.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan UMKM adalah salah satu indikator utama bangkitnya ekonomi daerah terdampak.
"Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi, ekonomi harus jalan, karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak ini menurun semua," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4).
Dalam rangka mempercepat pemulihan, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali usaha, tetapi juga memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM terdampak. Bantuan mencakup alat produksi sektor makanan dan minuman, bahan baku usaha, serta paket minyak goreng untuk operasional harian.
Pelaku usaha juga menerima bantuan pakaian baru sebagai bagian dari pemulihan sektor perdagangan kecil, serta benang songket untuk mendukung keberlangsungan usaha kerajinan lokal. Pemerintah turut menyediakan tenda usaha sementara bagi pelaku UMKM yang tempat usahanya rusak.
Fasilitas sumur bor juga disiapkan untuk memastikan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan dasar kegiatan produksi dan layanan usaha. Seluruh dukungan ini dirancang agar pelaku UMKM mampu menjalankan aktivitas produksi dan pelayanan secara optimal di tengah proses pemulihan.
Di sisi pembiayaan, pemerintah memperkuat dukungan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana. Regulasi ini berlaku untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menambahkan, kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekonomi di lokasi terdampak bencana tersebut.
"Kemudian inflasi kemarin relatif meningkat, tapi sekarang sudah membaik. Aceh itu ada 94 persen UMKM-nya, ini yang dikerjakan Menteri UMKM, bersama Mendag, dan Menparekraf," pungkas dia.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, serta penambahan plafon pembiayaan. Akses terhadap KUR baru juga dipermudah untuk mendorong pelaku UMKM kembali bangkit.
Sebagai informasi, hingga 18 April 2026, tercatat 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat selama masa pemulihan.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
