5 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi X DPR Bidang Pendidikan, Lalu Hadrian mewanti-wanti pemerintah agar tak ikut memangkas anggaran pendidikan menyusul wacana efisiensi pada sejumlah pos anggaran kementerian dan lembaga.
Lalu menegaskan pihaknya akan menyikapi rencana efisiensi dengan kritis, terutama jika ikut menyasar pos pendidikan. Menurut dia, UUD 1945 telah menetapkan anggaran pendidikan merupakan prioritas nasional.
"Kami menegaskan bahwa upaya menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan," ujar Lalu saat dihubungi, Rabu (25/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PKB itu berpendapat pendidikan bukan sekadar pos belanja, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
Menurut Lalu, jika efisiensi terpaksa harus dilakukan, pihaknya mendorong pemangkasan hanya dilakukan pada yang pos belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih.
"Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya tidak ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti," ujarnya.
Lalu menuturkan pemangkasan anggaran pendidikan akan berdampak buruk dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam waktu dekat, pengurangan anggaran dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.
Sementara, dalam jangka panjang, pemangkasan berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, hingga melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Dalam skenario terburuk, lanjut Lalu, pemangkasan bisa berisiko besar pada terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
"Kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," ujarnya.
Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 telah ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun hingga Rp769,09 triliun. Namun, dari jumlah itu, hampir 30 persen atau sebesar Rp335 triliun merupakan alokasi program makan bergizi gratis (MBG).
Jumlah itu menjadi yang tertinggi dari pos lain di sektor pendidikan, termasuk untuk alokasi tunjangan guru non ASN, termasuk honorer sebesar Rp14,1 triliun atau 2,5 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap rencana untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga yang dinilai tidak efisien, serta membatasi pengajuan anggaran baru.
Langkah tersebut diambil setelah melihat usulan anggaran dari sejumlah kementerian yang justru mengalami kenaikan, alih-alih melakukan efisiensi.
"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasin anggaran-anggaran yang baru jangan diajukan lagi gara-gara menteri itu ngajuin terus uangnya kurang puluh triliun itu kita batas, kita potong yang lain, kita akan sesuaikan tapi enggak akan sampai mengganggu ekonomi," ujar Purbaya saat ditemui wartawan usai Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3).
(thr/isn)
Add
as a preferred source on Google
