3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya gagal menggelar rapat pleno tandingan di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/12).
Gus Yahya menyebut rapat pleno tak bisa dilaksanakan karena Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan jajarannya tidak hadir dalam agenda ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah karena pada kesempatan hari ini Rais Aam tidak hadir bersama-sama dengan kita, maka tidak mungkin untuk meneruskan forum ini sebagai rapat pleno," kata Yahya saat konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta.
Yahya mengaku sudah mengirim undangan kepada 216 anggota untuk menghadiri rapat pleno ini. Namun, rapat tersebut ternyata hanya dihadiri oleh 78 orang.
"Seminggu yang lalu kami mengirim surat kepada seluruh anggota Pleno PBNU dari unsur Mustasyar, Harian Syuriyah, A'wan, Tanfidziyah, lembaga-lembaga, dan badan-badan otonom," ujarnya.
"Semuanya sejumlah 216 personil kami kirim undangan untuk menghadiri Rapat Pleno pada siang hari ini, Dan kemudian telah hadir 78 personil dari semua unsur tersebut," kata Yahya menambahkan.
Menurut Yahya, karena ketidakhadiran dari pihak Rais Aam, rapat pleno tersebut diubah menjadi rapat koordinasi.
"Kesepakatan dari forum adalah merubah status pertemuan ini menjadi Rapat Koordinasi dengan fokus utama pada masalah penanggulangan bencana, dampak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah," ujarnya.
Rapat dilaksanakan secara tertutup dari media. Dimulai sekitar pukul 13.45 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.
Menurut surat undangan Nomor 4803/PB.01/A.I.01.01/99/12/2025, rapat pleno seharusnya digelar dengan agenda antara lain, Evaluasi Program, Konsolidasi Organisasi, dan Penanggulangan Bencana.
Dalam surat tersebut turut diundang Mustasyar, Pengurus Harian Syuriyah, A'wan, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga PBNU dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Badan Otonom NU.
Sebelumnya, Yahya mengaku mengundang Zulfa Mustofa ke pleno ini. Namun, tidak pada posisinya sebagai Pj Ketum.
"Besok kami undang kok," ucap Gus Yahya usai audiensi dengan Komite Percepatan Reformasi Polri di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (10/12).
(fra/fam/fra)
