10 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah pusat mengumumkan pelaksanaan skema bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.
Kebijakan yang baru diumumkan pada Selasa (31/3) lalu itu pun mengundang pertanyaan dari lembaga wakil rakyat. Pertanyaan utama adalah Jumat sebagai hari pelaksanaan WFH bagi ASN.
Sebagai informasi, kebijakan WFH ASN dilakoni demi efisiensi energi nasional menghadapi konflik global setelah Amerika Serikat (AS) berkolaborasi dengan Israel menggempur Iran sejak akhir Februari lalu. Aturan WFH bagi ASN saban Jumat itu diatur lewat Surat Edaran Menpan RB dan Mendagri. Namun, terdapat 11 jabatan ASN di tingkat provinsi dan 12 di tingkat kabupaten/kota yang dikecualikan dari kebijakan WFH.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengaku heran dengan keputusan pemerintah memilih hari Jumat sebagai hari WFH bagi ASN.
Deddy menilai penetapan hari Jumat membuat kebijakan yang dimaksudkan untuk menekan konsumsi BBM bisa berpotensi tidak efektif.
"Terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH, karena ada potensi bahwa itu tidak akan efektif menekan konsumsi BBM," ujar Deddy saat dihubungi, Rabu (1/4).
Namun, dia mengaku akan melihat kebijakan itu berjalan. Menurut Deddy, Komisi II DPR akan terus memantau dan tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi ke depan.
Apalagi, jika eskalasi konflik di Asia Barat akibat perang AS-Israel dengan Iran tak kunjung mereda. Menurut Deddy, penetapan hari WFH mestinya mempertimbangkan kalkulasi psikososial, proyeksi ekonomi, maupun pola mobilitas dan konsumsi masyarakat.
"Nanti kan bisa dilihat grafik konsumsi BBM, data mobilitas warga/kendaraan dari sebaran dan intensitas. Mari kita lihat setelah dua atau tiga minggu ke depan sebelum melakukan evaluasi," katanya.
Sementara, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya mendesak agar penerapan WFH bagi ASN terus diawasi. Menurut Indra, kebijakan WFH tak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain oleh ASN, termasuk jalan-jalan.
Indra menuturkan, ASN yang bekerja di rumah harus selalu responsif dan mudah dihubungi. Pemerintah juga harus memastikan perangkat elektronik tetap aktif.
"Kebijakan WFH ini harus diawasi secara serius. ASN harus betul-betul menjalankan tugasnya dari rumah, bukan justru memanfaatkan waktu tersebut untuk kegiatan lain di luar pekerjaan," ujar Indra.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB lainnya, Muhammad Khozin mengkritik pemilihan hari Jumat yang ditetapkan sebagai hari WFH ASN.
Khozin menilai pemilihan hari Jumat tidak ideal karena berpotensi bisa berubah menjadi long weekend atau libur panjang akhir pekan bagi ASN.
"Dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend," ujar Khozin saat dihubungi.
Meski begitu, dia menyebut pemerintah memiliki diskresi dan kewenangan menentukan hari WFH dalam sistem penyelenggaraan pemerintah.
Namun, dia meminta agar penerapan WFH pada setiap Jumat dievaluasi dan diawasi secara berkala, baik oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Menurut dia, WFH harus mampu menambal atau menghemat konsumsi BBM di sektor internal pemerintah.
"Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik," ujar Khozin.
Di luar itu, tambahnya, dia mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan momentum kali ini untuk mendesain transportasi umum di daerah dengan serius. Penerapan WFH, katanya, juga harus menjadi momentum untuk pengendalian polusi udara.
Oleh karenanya, kata dia, WFH tidak semata urusan birokrasi, tapi juga momen untuk memperbaiki transportasi umum, pengendalian polusi di daerah.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menerapkan sistem WFH bagi ASN satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global. Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan WFH tersebut akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.
"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," ujarnya dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).
(thr/kid)
Add
as a preferred source on Google
