3 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan sejumlah kabupaten kota hingga saat ini masih lumpuh akibat banjir bandang dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Dalam rapat dengan Satgas Pemulihan Dampak Bencana DPR di Aceh, Tito mengungkap ada sekitar 19 kabupaten kota yang masih lumpuh hingga sebulan pasca bencana akhir November lalu. Jumlah itu berkurang dari semula 52 kabupaten kota terdampak di tiga provinsi tersebut.
"Kita tahu bahwa dari tiga provinsi ini, ada 52 kabupaten/kota yang terdampak, 18 ada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 ada di Sumatera Barat," kata Tito dalam paparannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Aceh, Tito merinci, dari 18 kabupaten kota yang sempat lumpuh, kini masih tersisa 11. Indikator kelumpuhan antara lain ekonomi hingga pemerintahan yang belum berjalan.
Dari 11 kabupaten kota tersebut, tujuh di antaranya masih memerlukan perhatian serius. Beberapa yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Pidie Jaya.
"Yang paling berat adalah [Aceh] Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal," kata Tito.
Di Sumatra Utara, dari 18 kabupaten kota terdampak, masih ada lima kabupaten kota yang masih perlu pemulihan. Meski begitu, kata Tito, tingkat kerusakannya tak separah di Aceh.
Daftar lima wilayah itu yakni, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Lalu di Sumatra Barat, dari 16 kabupaten kota terdampak, tiga di antaranya masih lumpuh. Masing-masing Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan perhitungan BNPB, anggaran untuk pemulihan semua daerah tersebut mencapai Rp59,25 triliun. Rinciannya, Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun di Sumatra Barat, dan Rp12 triliun di Sumatra Utara.
"Dengan meliputi berbagai macam komponen, termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain, yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian lembaga," kata Tito.
(thr/gil)
