6 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian mengaku tak tahu soal Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru dibentuk dan diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/7).
Lalu mengatakan Komisi X selaku mitra pemerintah di bidang pendidikan belum pernah membahas pembentukan URI. Dia karenanya tak tahu fungsi, dasar hukum, maupun anggaran lembaga tersebut.
"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu saat dihubungi, Kamis (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, kata dia, pemerintah mestinya bisa memberikan penjelasan soal perbedaan atau nilai tambah URI dibanding banyak kampus atau sekolah kedinasan lain di Indonesia.
Pemerintah, lanjut Lalu, juga harus memastikan lembaga tersebut tak menduplikasi peran kampus-kampus tersebut.
"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," kata dia.
Politikus PKB itu menegaskan Komisi X hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari pemerintah. Pihaknya akan menanyakan hal itu dalam rapat kerja dengan Kemendiktisaintek usai reses Agustus mendatang.
"Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan URI merupakan lembaga yang disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara.
Menurut dia, sejumlah negara telah lebih dulu mengadopsi lembaga serupa yang bertugas mempersiapkan calon-calon pemimpin untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
Di Perancis, katanya, ada École nationale d'administration (ENA), yang kini telah berubah menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebuah lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.
Melalui model serupa, pemerintah berharap para calon pemimpin di Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.
"Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara," kata Prasetyo.
(thr/isn)
Add
as a preferred source on Google
