5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Asosiasi Mahasiswa Indonesia mendesak DPRD Kota Bekasi membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam pernyataannya, Ketua Asosiasi Mahasiswa Indonesia, Umar S menuding ada dugaan manipulasi anggaran yang dilakukan Wali Kota Bekasi. Ia meminta dugaan tersebut diproses secara hukum apabila ditemukan unsur pidana.
"Walikota Bekasi melakukan manipulasi anggaran. Ini bisa masuk ke dalam Pidana, karena pejabat publik melakukan tindakan pidana," kata dia kepada wartawan, Rabu (16/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Umar juga menyoroti dugaan korupsi dalam pengadaan ambulans dan mobil jenazah pada 2022-2023. Kata dia, nilai anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan tersebut mencapai Rp5,4 miliar.
"Tindak pidana korupsi, pengadaan ambulance dan mobil jenazah pada tahun 2022-2023, sebanyak Rp5,4 Miliar dihabiskan," ucap dia.
Karena itu, menurut Umar, DPRD Kota Bekasi perlu mengambil langkah lebih lanjut karena masih terdapat sejumlah temuan dugaan pelanggaran yang dinilai belum terselesaikan.
"Kami meminta Ketua DPRD Kota Bekasi agar segera membentuk Pansus. Karena banyak temuan-temuan pelanggaran yang belum bisa diatasi oleh DPRD Kota Bekasi," ujarnya.
Terkait tuntutan pembentukan pansus tersebut, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi mengatakan aspirasi mahasiswa dapat menjadi bagian dari pertimbangan DPRD dalam proses pembentukannya.
"Adapun terkait dengan Pansus, kami harap Pansus yang akan dibentuk oleh DPRD merupakan dari aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa," kata Sardi.
Namun, Sardi menjelaskan bahwa pembentukan Pansus membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi di DPRD Kota Bekasi serta Badan Musyawarah.
"Jadi Pansus ini bisa dibentuk apabila sudah mendapat dukungan dari semua fraksi-fraksi DPRD dan juga badan musyawarah," ucap dia.
Terkait berbagai dugaan temuan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk pengadaan ambulans dan mobil jenazah, Sardi menyebut DPRD akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi.
Disam Sardi, koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai ada atau tidaknya temuan dalam proses pengadaan yang menjadi sorotan mahasiswa.
"Kemudian terkait dengan adanya temuan-temuan di Kota Bekasi ini, kami akan berkoordinasi dengan inspektorat Kota Bekasi, kita akan lihat kaitan pengadaan ini (ambulance dan mobil jenazah) apakah ada temuan, sehingga inspektorat Kota Bekasi bisa memberikan masukan-masukan kepada DPRD Kota Bekasi," tutur dia.
(dis/dal)
