4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta negara-negara tetangga atau jiran seperti Malaysia dan Singapura untuk tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Sumatra dan Kalimantan.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB Berton Pandjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Oleh sebab itu, sambungnya, penanganan karhutla perlu dilakukan bersama tanpa memperdebatkan sumber asap secara sembarangan.
"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," kata Berton dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berton mengatakan, pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas.
Ia menegaskan pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla.
"Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla," lanjutnya.
Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, hingga penguatan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Berton menyebut pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat beroperasi di Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatra.
Pemerintah juga menambah kekuatan TNI AU untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.
"Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," ucap Berton.
Berton menambahkan bahwa pergerakan asap juga perlu dilihat berdasarkan data meteorologi. Faktor yang diperhatikan antara lain arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan lapangan.
Sebelumnya, pada Minggu (23/8) malam, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Malam-malam, Prabowo memimpin rapat terbatas membahas penanganan karhutla dan penanggulangan pascagempa NTT di rumahnya tersebut. Tiga kepala staf angkatan TNI pun turut dalam rapat tersebut.
"Hari Minggu, 23 Agustus 2026, sejak sore sampai dengan malam hari, Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri dan pejabat terkait untuk membahas beberapa isu strategis, bertempat di kediaman Hambalang, Jawa Barat," kata Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya di @sekretariat.kabinet, semalam.
Teddy menyampaikan di sesi pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, Prabowo membahas tindak lanjut instruksinya menangani Karhutla dan bantuan pascagempa di NTT.
"Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara," ucap Teddy.
Teddy mengatakan beberapa di antaranya adalah penambahan 17 pesawat water bombing ke Kalimantan dan mobilisasi 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan untuk penanganan karhutla di Kalimantan.
Karhutla tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatra.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri mencatat luas karhutla di Indonesia mencapai 72.798 ha.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyampaikan per Minggu (23/8), Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar dengan luasan 38.310 ha.
(antara/kid)
